KPK Sita Uang Tunai Lebih dari Rp5 Miliar dalam Lima Koper di Ciputat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Dalam rangkaian penggeledahan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, penyidik mengamankan lima koper berisi uang tunai dengan nilai lebih dari Rp5 miliar. Temuan itu menjadi salah satu barang bukti paling mencolok dalam kasus yang sebelumnya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di internal DJBC.

Penggeledahan di Ciputat dan “lima koper” uang tunai

Menurut keterangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, penggeledahan tersebut dilakukan pada Jumat, 13 Februari 2026 di “lokasi pihak terkait” di wilayah Ciputat. Dari kegiatan itu, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp5 miliar lebih yang disimpan dalam lima koper.

Yang menarik, uang yang disita tidak hanya dalam rupiah. KPK menyebut temuan tersebut juga mencakup sejumlah mata uang asing, yakni dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dolar Hongkong, hingga ringgit Malaysia. Keberadaan berbagai denominasi ini umumnya mengindikasikan transaksi yang tidak sederhana—baik dari sisi pola penerimaan, jalur penyerahan, maupun kemungkinan relasi lintas pihak yang sedang didalami penyidik.

Selain uang, KPK juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) dari lokasi penggeledahan. Budi menegaskan seluruh barang bukti itu akan didalami untuk menelusuri peran pihak-pihak terkait, aliran dana, serta keterkaitan dengan dugaan pengaturan importasi barang tiruan (KW).

Kasus ini berawal dari OTT di lingkungan Bea Cukai

Penggeledahan di Ciputat merupakan kelanjutan dari rangkaian penindakan KPK yang lebih dulu mengemuka pada awal Februari. KPK sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan OTT pada 4 Februari 2026 di lingkungan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu. Pada hari yang sama, KPK menyampaikan bahwa salah satu pihak yang ditangkap adalah Rizal.

Perkembangan berikutnya, pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan bahwa enam orang dari total 17 orang yang diamankan dalam OTT kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW di lingkungan DJBC.

Siapa saja tersangka yang diumumkan KPK?

Dalam rilis yang sama, KPK menyebut identitas enam tersangka tersebut sebagai berikut:

1. Rizal (RZL) – disebut sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026
2. Sisprian Subiaksono (SIS) – Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC
3. Orlando Hamonangan (ORL) – Kepala Seksi Intelijen DJBC
4. John Field (JF) – disebut sebagai pemilik Blueray Cargo
5. Andri (AND) – Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo
6. Dedy Kurniawan (DK) – Manajer Operasional Blueray Cargo

Komposisi tersangka ini memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar aparatur di internal institusi, tetapi juga pihak swasta yang diduga terhubung dalam proses importasi—terutama melalui entitas yang disebut KPK, yakni Blueray Cargo.

Mengapa penyitaan uang tunai jadi “alarm” penting?

Dalam perkara korupsi, uang tunai kerap menjadi bukti awal yang kuat—terutama ketika jumlahnya besar, tersimpan secara tersembunyi, atau berada di lokasi yang terkait dengan pihak yang sedang disidik. Temuan “lima koper” dengan nilai lebih dari Rp5 miliar memberi sinyal bahwa KPK sedang menelusuri dugaan aliran dana yang tidak wajar dan kemungkinan berkaitan dengan praktik suap/gratifikasi di rantai layanan kepabeanan.

Lebih jauh, keberagaman mata uang—rupiah dan sejumlah valuta asing—membuka beberapa kemungkinan penyidikan, misalnya: apakah ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak-pihak berbeda, apakah ada transaksi yang terkait jaringan lintas wilayah, atau apakah uang tersebut disiapkan untuk tujuan tertentu. Walaupun begitu, KPK belum membeberkan detail konstruksi perkara secara lengkap pada tahap ini, sehingga interpretasi publik tetap perlu mengacu pada informasi resmi yang disampaikan penyidik.

Dugaan skema suap/gratifikasi dalam importasi barang KW

KPK menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam importasi barang KW di lingkungan DJBC. Dalam konteks penegakan kepabeanan, isu barang tiruan biasanya bersinggungan dengan beberapa titik rawan: pemeriksaan dokumen, penetapan jalur pemeriksaan (merah/kuning/hijau), pemeriksaan fisik, hingga penindakan atas pelanggaran. Jika benar ada praktik suap/gratifikasi, celahnya bisa muncul pada pengaturan kelancaran proses import, pelonggaran pemeriksaan, atau perlakuan khusus yang menyimpang dari prosedur.

Masuknya nama pihak dari perusahaan logistik/forwarder (yang disebut KPK) juga memperkuat dugaan adanya jejaring di sisi swasta yang memahami proses dan titik-titik “bottle neck” dalam alur importasi. Namun, apakah pola tersebut terjadi, bagaimana mekanismenya, dan siapa pihak pemberi/penerimanya, masih menjadi materi pembuktian di tahap penyidikan dan proses peradilan.

Apa langkah berikutnya?

Dari pernyataan KPK, fokus terdekat adalah pendalaman barang bukti yang sudah diamankan: uang tunai, dokumen, dan barang bukti elektronik. Dalam praktik penyidikan, dokumen dapat mengarah pada pencatatan transaksi, komunikasi, atau administrasi impor; sementara barang bukti elektronik sering dipakai untuk menguji konsistensi keterangan saksi/tersangka, melacak komunikasi, atau memetakan jaringan pihak terkait.

Publik biasanya menunggu dua hal besar dalam tahap lanjutan:

1. Konstruksi perkara yang lebih terang
   Misalnya, bagaimana alur dugaan suap/gratifikasi terjadi, peristiwa kuncinya, dan hubungan antar-aktor (internal DJBC dan pihak swasta).
2. Penelusuran aset dan aliran dana
   Temuan uang tunai bernilai besar sering menjadi pintu masuk untuk menelusuri aset lain, rekening, atau transaksi yang lebih luas, termasuk kemungkinan penempatan dana ke pihak ketiga.

Dampak bagi reformasi layanan kepabeanan

Kasus ini kembali menyorot pentingnya perbaikan tata kelola di area yang berhubungan langsung dengan arus barang dan perdagangan. Layanan kepabeanan memegang peran besar dalam kelancaran logistik nasional, penerimaan negara, sekaligus perlindungan pasar dari barang ilegal/bermasalah. Ketika muncul dugaan suap/gratifikasi, dampaknya tidak hanya pada pelanggaran hukum, tetapi juga pada kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap fairness sistem.

Pada titik ini, penyidikan KPK akan menjadi ujian: apakah proses penegakan hukum dapat berjalan tegas, transparan, dan berujung pada putusan yang memberi efek jera—seraya mendorong perbaikan prosedur agar celah-celah yang sama tidak kembali dimanfaatkan.